Sosialisasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Hari Sumpah Pemuda

———- Forwarded message ———-

From: Irwanagung Nugraha <irwan_agungnugraha@yahoo.com>
Date: 26 October 2013 09:14
Subject: Surat Undangan dan Jadwal SRA di Garut
To: “yantikerlip@gmail.com” <yantikerlip@gmail.com>

Email diatas saya terima setelah menerima telpon dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saat mengikuti Focus Group Discussion di Ruang Sidang Majelis Wali Amanat IPB mengenai Strategi nasional Pelaksanaan Pendidikan Layanan Khusus. Saya langsung menyetujui permintaan Bu Ninin-dulu Asdep Pemenuhan Hak Pendidikan Anak kini Asdep PUG di KPP-PA=untuk mewakili pak Deputi. Ibu Asdep yang menggantikan Bu Ninin, baru selesai prajabatan sehingga perlu waktu untuk mempelajari proses peralihan jabatan tersebut. Sejak tahun 2011, aku diminta Asdep PHPA untuk membantu menyusun Pedoman Penerapan Pendidikan Ramah Anak kemudian mengerucut menjadi Sekolah Ramah Anak. Sebelumnya kami bersikeras untuk mengusung Pendidikan Ramah Anak karena makna sekolah sudah identik “hanya’ pendidikan formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun, karena Sekolah Ramah Anak ini sudah dinyatakan sebagai salah satu indikator dalam Permeneg PP-PA terkait Kabupaten/Kota Layak Anak khususnya klaster IV : Pendidikan, Waktu Luang, Budaya, maka kami akhirnya menyusun kebijakan terkait Sekolah ramah Anak.

Proses penyusunan kebvijakan Sekolah Ramah Anak berjalin kelindan dengan proses sinkronisasi kebijakan dalam penyusunan Perka BNPB no 4/2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana yang kami usung bersama multipihak dari kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi (K/L/D/I) dan mitra pembangunan lokal, nasional dan internasional. Hal ini mengakibatkan proses penelusuran kebijakan dan anggaran terkait pemenuhan hak pendidikan khususnya pada usia sekolah menjadi saling terkait satu sama lain. Kami pun akhirnya sepakat untuk mendefinisikan Sekolah Ramah Anak sebagai Sekolah/Madrasah aman, bersih, sehat, hijau, inklusi dan nyaman bagi perkembangan fisik, kognisi, psikososial anak perempuan dan laki-laki termasuk anak yang memerlukan pendidikan khusus dan/atau pendidikan layanan khusus. Definisi ini disepakati dalam berbagai pertemuan koordinasi yang melibatkan K/L/D/I untuk memperkuat tujuan penyusunan Pedoman yang dulu disebut Petunjuk Teknis, yaitu Optimalisasi kebijakan dan anggaran yang sudah diatur oleh pemerintah, pemerintah daerah dan mitra pembangunan lainnya.

Proses tersebut saya sampaikan saat presentasikan bahan hasil update dari bahan presentasi waktu di padang, tanggal 18-19 september 2013 bersama Asdep perlindungan Sosial Anak yang baru diangkat dan dulunya Pokja Penyusun Pedoman penerapan SRA, ibu Maydian dan Pak Uddin dari Asdep PHPA Deputi TKA-KPP-PA. Kali ini ceritanya agak lengkap karena saya diminta mewakili Deputi TKA KPP-PA. Bahan presentasi sebanyak 54 slide saya paparkan satu per satu dilengkapi dengan keterangan yang diambil dari draft final pedoman Penerapan SRA. Saya menjelaskan 5 indikator Klaster IV yang saling berkaitan dalam Penerapan Sekolah Ramah Anak yang dinyatakan dalam PermenegPP-PA no 12 tentang Kabupaten/Kota Layak Anak. data PDSP Kemsos 2010 yang kami peroleh dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan Dit PK-LK Ditjen Dikmen sebelumnya mengenai hambatan dan jumlah anak yang belum menikmati hak atas pendidikan menjadi pembuka. Data tersebut menggugah kesadaran kritis kita semua, bahwa masalah aksesibilitas pendidikan terutama di PAUD dan Menengah masih harus diadvokasi agar semua anak dapat menikmati hak atas pendidikan.

Permendikbud mengenai Pendidikan Menengah Universal pun saya sampaikan dalam presentasi lengkap dengan proses terkini mengenai kebijakan Pendidikan Layanan Khusus yang diatur dalam Permendikbud No 72 tahun 2013 yang di Ditjen Dikmen sedang diperjelas kedalam Pedoman pelaksanaan PLK dan panduan penyelenggaraan sekolah kecil, sekolah darurat, sekolah terintegrasi dan sekolah terbuka.

Syukur Alhamdulillah, sejak diamanati menjadi ketua Sekretariat Nasional Sekolah Aman, saya cukup intensif berhubungan dengan sosialisasi dan advokasi Pemenuhan hak Pendidikan Anak khususnya di Pendidikan menengah, baik di kemdikbud maupun kemenag. Saat narasi ini ditulis, saya sedang menyiapkan bahan presentasi mengenai skeolah/madarsah aman drai bencana untuk memenuhi undangan dari subdit sarpras Ditma Ditjen Pendis Kemenag. Kami cukup intens mengal Pedoman Pembangunan dan Pengembangan MAN Insan Cendekia sebagai pengganti MBI dan menjadi model koordinasi penyelenggaraan PMU untuk menyediakan madrasah yang nyaman, aman bencana, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, inlusi dan ramah anak termasuk anak yang memerlukan pendidikan khusus dan/atau pendidikan layanan khusus. Koordinasi awal sudah menghasilkan Nota Kesepahaman yang ditandatangani Sekjen kemenag, Sekjen kemPU, SekMen KLH,  Sestama BNPB, Sestama BPN, Sekjen Kemkes serta masih menunggu perbaikan untuk ditandatangani Sekjen Kemdagri.

Seluruh perkembangan yang menggembirakan tersebut menjadi pelengkap bahan presentasi yang saya sampaikan. Saya juga menyampaikan tentang bantuan penyelenggaraan pendidikan PRB bagi sekolah menengah yang berada di daerah bencana yang dikeluarkan oleh Kasubdit Program dan Evaluasi Dit PK-LK Ditjen Dikmen Kemdikbud ahun 2013. Juga mengenai BOS SMA/SMK yang merupakan perwujudan dari PMU. Sepintas saya tunjukkan hasil review draft final pedoman pelaksanaan PLK di Dikmen yang sedang saya tuntaskan saat undangan untuk berangkat ke Garut diterima.Sayang sekali peserta dari berbagai sekolah tidak hadir tepat waktu karena kegiatan Sumpah pemuda di sekolah masing-masing. Namun respon dari audiens cukup menggembirakan. Perwakilan kepala Sekolah dari Kabupaten tasik menyampaikan tentang beberapa hal terkait kegembiraannya mengikuti sosialisasi tersebut dan tantangan serta hambatan yang mungkin muncul mengingat PMU juga baru saja digulirkan. Respon kedua dari BP3AKB Kabupaten Garut yang menyampaikan tentang pentingnya perlindungan bagi guru terkait penerapan SRA serta fungsi BP3AKB dan pertanyaan mengenai peserta kegiatan sekaligus usulan baik mengenai pentingnya mengundang UPTD di tingkat kecamatan.

Respon dari peserta ini menjadi pembuka untuk menyampaikan kembali tujuan pedoman tersebut disusun dengan mempertimbangkan aktivasi Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak khususnya klaster IV untuk memastikan adanya SRA di setiap kota/kabupaten dalam upaya menuju Kabupaten/Kota Layak Anak.

Selengkapnya bahan presentasi bisa diambil disini Bahan Presentasi SRA di Garut 2013

Advertisements

Ringkasan kegiatan Peluncuran GeMBIRA bersama KerLiP bersama SMPN Terbuka GAPURA di SMANSA Dago Car Free Day 13 Oktober 2013

Simak disini Laporan Lengkap Foto Essay GeMBIRA bersama KerLiP untuk GAPURA-15102013

juga bisa dilihat disini  http://www.flickr.com/photos/isdr/sets/72157634649035180/with/10261624526/

1.   Latar Belakang

Pendidikan adalah sebuah hak asasi sekaligus sebuah sarana untuk merealisasikan hak-hak asasi manusia lainnya.  Sebagai hak pemampuan, pendidikan adalah sarana utama bagi setiap orang termasuk anak-anak yang mengalami hambatan secara ekonomi, sosial dan geografi untuk tumbuh kembang mandiri termasuk untuk berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan.

Pendidikan memiliki peran penting untuk memberdayakan perempuan, melindungi anak-anak perempuan dan laki-laki dari eksploitasi kerja dan eksploitasi seksual yang berbahaya, mempromosikan hak asasi manusia dan demokrasi, melindungi lingkungan hidup, dan mengendalikan pertumbuhan populasi.

Pendidikan  pun diyakini sebagai salah satu investasi finansial yang paling baik dan tersedia bagi Negara dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia/Human Development Index (HDI). Pikiran yang cerdas, cerah, aktif, kreatif, inovatif, kritis dan peduli  adalah salah satu kebahagiaan dan imbalan yang didapat dari eksistensi sebagai manusia yang hanya bisa diperoleh melalui pendidikan.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak perempuan dan laki-laki termasuk disabilitas dan di daerah rawan bencana, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Undang-undang  Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

  1. nondiskriminasi;
  2. kepentingan yang terbaik bagi anak;
  3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
  4. penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan. Pemerintah Kota/Kabupaten berperan penting dalam menerapkan prinsip-prinsip hak anak dengan dukungan semua pihak terutama keluarga.  Pembangunan dan pengembangan menuju kota/kabupaten Layak Anak yang digagas oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diperkuat dengan adanya one kit for all dalam bentuk Permen PP-PA no 11,12,13,14 terkait Kabupaten/Kota Layak Anak.

Cinta, kasih sayang, kehangatan, dan dorongan semangat belajar tanpa syarat merupakan pra syarat untuk mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak dengan pengalaman belajar yang membahagiakan. Diyakini bahwa kehidupan yang baik terdapat dalam kebahagiaan yang diperoleh dari pemanfaatan kekuatan khas setiap anak manusia dalam wilayah-wilayah utama kehidupan mereka sehari-hari. Bagi anak, memanfaatkan kekuatan berarti melestarikan pengetahuan, penguasaan dan kebajikan dengan pengalaman belajar yang membahagiakan dalam bimbingan pendidik terbaik mulai dari rumah.

Mendorong dan mempertahankan kegembiraan anak dan mengembangkan rasa ingin tahu yang dimilikinya melalui pengalaman belajar yang membahagiakan menjadi tantangan bagi Perkumpulan Keluarga Peduli Pendidikan (KerLiP). Kebahagiaan diharapkan akan diperoleh anak bukan dengan perasaan sesaat tapi dengan kegiatan yang sepenuhnya menyerap dan melibatkan anak untuk membangun kekuatan dan kebajikan personal.  Dalam upaya inilah, kami bermaksud menyelenggarakan mengajak semua pihak termasuk duta anak untuk GERA SHIAGA di Kota Bandung dan kota/kabupaten lainnya di Indonesia untuk menjadikan Car Free Day sebagai wahana  “Gerakan Membangun Indonesia Ramah Anak  (GeMBIRA) bersama KerLiP”

2.   Maksud dan Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk :

  1. Mendorong dan mempertahankan kegembiraan anak  perempuan dan laki-laki termasuk anak yang memerlukan pendidikan khusus dan atau pendidikan layanan khusus dan mengembangkan rasa ingin tahu yang dimilikinya melalui pengalaman belajar yang membahagiakan
  2. Meningkatkan efektivitas partisipasi keluarga untuk menerapkan prinsip-prinsip hak anak dalam  upaya pembangunan berkelanjutan melalui SIMPHONI menuju Kabupaten/Kota Layak Anak
  3. Menjadikan Car Free Day sebagai wahana untuk  sosialisasi tentang pentingnya OPERA  di POMG dan  ORKESTRA di dasawisma

3.   Waktu dan Tempat

Waktu peluncuran GeMBIRA bersama KerLiP dilaksanakan di Dago Car Free Day sejalan dengan prakarsa International Day for Disaster Reduction  yang bertemakan StepUp for Disabilitas dan Disaster yang diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal        : Minggu, 13 Oktober 2013

Waktu                   : 06.30 – 10.00 Wib

Tempat                  : Tempat Kumpul Aman di SMAN 1 Kota Bandung

Peserta                  :

  1. Ratusan peserta didik perempuan dan laki-laki TKBM SMPN terbuka Yayasan GAPURA
  2. Guru Pamong Yayasan GAPURA
  3. Duta Anak untuk GERA SHIAGA di SMAN 8 Bandung
  4. WAKAMAD Kesiswaan MAN 1 Kota Bandung
  5. Green Smile Inc.
  6. Perkumpulan KerLiP
  7. Perpustakaan Keliling Pusarda Kota Bandung
  8. Pengunjung stand

4.   Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan dalam acara ini adalah

1. Pembukaan Perpustakaan keliling Pusarda Kota Bandung

2. Gelar Ular Tangga Hak-Hak Anak dari KPP-PA

3. Lelang untuk Gerakan Amal Pendidikan Untuk Rakyat

4. Lagu dan gerak “Evakuasi Gempa”

5. Penyusunan DReAM (Daftar Rencana Anak Mandiri) “ Bandung IDAMAN Anak dan Keluarga : bersahabat dengan disabilitas dan bencana”

6.  Presentasi DReAM di hadapan guru pamong

7.  Bermain dan Membaca bersama keluarga di stand SAnDI KerLiP

8. Operasi Semut pengumpulan sampah di tempat kumpul aman

9. Tepuk Pramuka untuk Peradaban Dunia yang lebih indah, damai, makmur, nyaman dan aman termasuk bagi disabilitas dan bencana

10. Potluck makanan dan minuman ASIH (Aman, Sehat, Bersih dan Halal) favorit keluarga

5.   Penutup

Demikianlah proposal ini kami buat, semoga pihak terkait dapat bekerja sama dalam menyukseskan kegiatan ini.

 

Ringkasan Laporan Seminar Kebijakan dan Pembelajaran Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana di Indonesia

penyelenggara seminar

 

Memperingati Bulan PRB “Investasi untuk Ketangguhan Bangsa” 

Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, 10 Oktober 2013

   

foto kegiatan seminar di Lombok

I. LATAR BELAKANG

             Pendidikan merupakan salah satu sektor pembangunan yang seringkali terkena dampak bencana yang berakibat: terganggunya akses terhadap pendidikan dan lingkungan belajar, keterbatasan guru dan tenaga pengajar dalam mendampingi murid dalam keberlanjutan pendidikan selama situasi darurat bencana, serta terhentinya atau kegiatan belajar dan mengajar. Menindaklanjuti diluncurkannya Piagam Anak dalam Pengurangan Resiko Bencana[1] yang dikembangkan melalui konsultasi dengan lebih dari 600 orang anak di 21 negara Afrika, Asia dan Amerika Latin pada tahun 2011[2], yang dimaksudkan untuk membangun kesadaran akan kebutuhan dari pendekatan yang terfokus pada anak dalam PRB dan untuk memperkuat komitmen dari pemerintah, lembaga donor, dan lembaga-lembaga yang mengambil langkah yang sesuai untuk melindungi anak serta mempergunakan energi juga pengetahuan mereka terkait PRB dan Adaptasi Perubahan Iklim. Piagam Anak ini menghasilkan 5 (lima) komponen prioritas, yakni:

  1. Sekolah haruslah aman dan pendidikan tidak boleh terganggu
  2. Perlindungan terhadap anak harus menjadi prioritas, sebelum, saat dan setelah bencana.
  3. Anak-anak memiliki hak untuk berpartisipasi dan mengakses informasi
  4. Infrastruktur komunitas haruslah aman serta bantuan dan rekontruksi harus membantu menurunkan resiko di masa yang akan datang.
  5. Pengurangan Resiko Bencana harus menjangkau mereka yang paling rentan

Kelima komponen ini sinergi dengan Deklarasi Yogyakarta yang dihasilkan dalam Konferensi Asia dalam Pengurangan Resiko Bencana Ke-5 atau the 5thAsian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction (5th AMCDRR) yang diganungkan pada tahun 2012 dan menghasilkan berbagai seruan aksi yang dikeluarkan oleh Lembaga Berbasis Anak, sebagai berikut:

  1. Memasukkan PRB dan CCA pada kurikulum pendidikan terminologi PRB dan CCA terlokalisasi dan disederhanakan.
  2. Unit Pemerintah Daerah harus bekerjasama dengan anak-anak untuk mengalamatkan isu PRB, perbaikan, rekonstruksi. Kami membutuhkan lebih dari ruang dan kesempatan untuk berdiskusi diantara kami sserta sama halnya untuk berbagi pandangan dengan para pembuat keputusan.
  3. Kami membutuhkan  sumberdaya untuk mendukung ide kami. Kami memiliki banyak ide dalam bagaimana kami dapat membantu ekolah dan komunitas kami untuk menjadi lebih aman dan kuat, namun seringkali sekolah serta komunitas tidak memiliki budget untuk mendukung ide tersebut perkuat kami dengan sumberdaya mandiri kami dan perhatian terhadap PRB.
  4. Memberi perhatian dan perlindungan untuk anak meliputi mereka yang memiliki keterbatasan di sekolah. Mohon untuk mengadakan latihan simulasi rutin turun ke tingkat desa yang memiliki jumlah anak-anak serta pemuda yang tinggi. Dukung paska bencana dan sistem peringatan dini yang dapat dimengerti anak-anak serta sama halnya pula dengan mereka yang memiliki keterbatasan.
  5. Pemerintah haruslah membangun kembali sekolah-sekolah yang rusak oleh bencana sesegera mungkin dan pastikan kami dapat bertemu kembali dengan teman kami.
  6. Bangun jaringan dengan anak-anak di seluruh dunia melalui forum anak.

Pada tahun yang sama, lebih dari 20 pemerintahan dan lembaga kemanusiaan global, pemimpin pembangunan dan pendidikan mewakili Kementerian Pendidikan, PBB, lembaga donor, sektor pribadi dan LSM berkumpul bersama untuk mengesahkan Seruan Aksi: Pendidikan Tidak Dapat Menanti. Mereka menyeru untuk mengambil tindakan yang dirangkum oleh 3 poin untuk memastikan bahwa anak-anak dan pemuda tidak terganggu haknya untuk pendidikan yang layak dalam situasi konflik dan darurat kemanusiaan, yaitu :

  1. Perencanaan untuk pencegahan kedaruratan, persiapan, dan tindak-tanggap pada sektor pendidikan dan anggaran.
  2. Pengarusutamaan pendidikan dalam kedaruratan dengan meningkatkan pembagian anggaran untuk pendidikan dari lembaga kemanusiaan dari 2% hingga 4%.
  3. Perlindungan terhadap anak, guru, dan fasilitas pendidikan terhadap serangan.

Pada tanggal 23 September 2013 di New York, Amerika Serikat, para petinggi negara kembali berkumpul dalam Majelis Umum PBB untuk menaksir perkembangan dan mengidentifikasi kekurangan dalam Seruan Aksi pada tahun sebelumnya. Mereka menyerukan bahwa”perlu adanya peningkatan dalam penganggaran dan efekivitas dalam pendidikan di situasi bencana dan meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah, donor dan lembaga kemanusiaan”. Tahun ini, para petinggi negara menyerukan aksi untuk: 1) Mengutamakan pendidikan di situasi darurat dengan meningkatkan bantuan kemanusiaan di sektor pendidikan dan meningkatkan upaya pelaksanaannya, 2) melindungi anak-anak, guru dan fasilitas pendidikan dari ancaman, dan 3) pendidikan diupayakan untuk tidak terganggu, karena anak yang ketinggalan pelajaran akan mengalami ketidakmampuan mengikuti pelajaran disekolahnya sepanjang hidupnya.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyelenggaraan untuk memberikan informasi dan pengetahuan perihal kebijakan, regulasi dan praktek implementasi sekolah aman yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga internasional dan masyarakat sipil serta membangun kesadaran akan pentingnya pengarus-utamaan PRB di sektor pendidikan dan peran serta anak dalam PRB, sehingga diharapkan terbangunnya komitmen yang menyeluruh oleh para pemangku kebijakan dan juga pendamping program-program pendidikan. Secara khusus seminar ini sendiri akan bertujuan:

  1. Mensosialisasikan kepada masyarakat umum mengenai kebijakan-kebijakan dalam upaya  pengurangan resiko kebencanaan terutama disektor pendidikan;
  2. Mengedukasi masyarakat mengenai peran sekolah dalam menciptakan lingkungan pemberlajaran yang aman;
  3. Mensosialisasikan praktek-praktek dan/atau pembelajaran yang berhubungan dengan media kampanye dan peran serta anak dalam upaya pengurangan resiko bencana.

 III. PESERTA SEMINAR

Adapun jumlah peserta (termasuk narasumber) seminar ini adalah sebanyak 78 orang mewakili lembaga pemerintah, LSM Lokal, nasional, dan Internasional, Lembaga Donor dan perwakilan Sekolah, dengan preposisi 23 perempuan dan 54 pria (Daftar hadir terlampir), dengan komposisi sebagai berikut:

 

No

Bentuk Lembaga

# Peserta

1

Lembaga Pemerintah

22

2

Donor

2

3

LSM Internasional

6

4

LSM Nasional

27

5

Sekolah

20

 

IV. REKAM PROSES

1 Pembukaan dan Kata Sambutan

Seminar ini dibuka oleh Asisten II Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi NTB, Drs H. Syafi’I, MM. Dalam kata sambutannya, Pak Syafi’i menekankan bahwa perlu adanya penyadaran ke setiap anak akan pentingnya upaya penanggulangan bencana sehingga dapat meminimalisasikan dampaknya. Beliau juga menyampaikan bahwa perlunya partisipasi anak dan proses penguatan tidak hanya pada aspek mental tetapi konstruksi dari segi bangunan juga penting diperhatikan. Oleh karena itu, generasi muda harus kita didik agar tidak menjadi panik, harus kita akrabkan dengan kebencanaan, sehingga ketika terjadi bencana mereka mampu menyelamatkan diri mereka dan orang lain.


[1] Informasi lebih lanjut tentang Piagam Anak dapat diakses www.childreninchanging climate.org

[2] 1Konsultasi dilakukan : oleh Save the Children di Kamboja , Cina , Republik Dominika , Timor Timur , Ethiopia , India ,Laos, Mozambik , Filipina dan Vanuatu , oleh World Vision di Bangladesh , Brasil , Ethiopia , Ghana , Kenya , Lebanon , Lesotho

pembukaan seminar

Pak Lilik Kurniawan, selaku Direktor PRB-Deputi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana, BNPB memberikan presentasinya dengan memperkenalkan Perka BNPB No.4 Tahun 2012 tentang Implementasi Sekolah/Madrasah Aman kepada para peserta Seminar, PRB dimulai dari lingkup sekolah, karena anak-anak adalah asset masa depan. Dalam pelaksanaan Sekolah/Madrasah Aman ini, BNPB, Kemendikbud, Kemenag, Kemenag PP-PA menyusun suatu strategi terkait dengan sekolah madrasah aman. Setiap lembaga ini memiliki perannya masing-masing. Dalam hal pendekatan Sekolah/Madrasah Aman, digunakan dua pendekatan, yakni structural dan non-struktural.

Melalui Lunch Meeting dengan 4 lembaga dan kementrian tersebut, akhirnya dicapailah Kesepakatan di tingkat nasional terkait dengan Sekolah/Madrasah Aman, yaitu membuat 1 Sekretariat yang akan dikoordinasikan dengan BNPB melalui kegiatan-kegiatan kolaborasi. Sedangkan untuk mekanisme implementasi untuk Sekolah/Madrasah Aman dapat  disesuaikan dengan tupoksi dari lembaga yang bersangkutan.

Ricardo Caivano, Country Director dari Save the Children, untuk mengurangi resiko maka anak-anak, guru, dan masyarakat sekolah lainnya perlu dipersiapkan agar mereka tahu tentang apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi. Kejadian bencana yang terjadi di Indonesia, mulai dari Bener Meriah, Malaka, NTT, dan sebagainya, kerusakan yang terjadi di tingkat sekolah memiliki jumlah yang cukup tinggi dan kerusakan yang tinggi.  Sehingga anak-anak di lokasi tersebut menggunakan tenda sebagai sekolah darurat. Keberadaan Peraturan dan kebijakan saja tidak cukup, peningkatan budget anggaran dan perbaikan koordinasi di semua sector) perlu dilakukan. Perlindungan anak harus menjadi prioritas sebelum, saat, dan sesuadah terjadi bencana dengan memudahkan akses bagi anak-anak untuk dengan ,udah menyelamatka dirinya. Proses respon darurat dan relief harus memperhatikan keberadaan dan keretanan anak khususnya serta komunitas sehingga respon yang dilakukan dapat memunculkan kesadaran, efektif dan memampukan mereka, tidak malah membuat mereka menjadi semakin rentan.

Pak Ridho Ahyana, Kepala Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Provinsi NTB, berkomentar bahwa Penguatan kesiapsiagaan berdasarkan pengalaman BPBD dalam memperkuat kesiapasiagaan di sekolah, akan lebih baik jika menggunakan budaya lokal yang ada sehingga bahasa dan media yang digunakan dapat mudah diterima

 2. Sesi Kebijakan dan Regulasi dalam Penerapan Program Sekolah Aman

sesi 1 seminar

Moderator: Yanti Sriyulianti, KerLiP

a. Dr Lilik Sulistyowati, Kabid Program dan Evaluasi, Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Sejak Desember 2013, memiliki pendidikan layanan khusus (PKLK), Karakterisitk PLK dikembangkan pada dasar akan hambatan: Ekonomi, Geografi, bencana alam, dan social budaya. Terkait dengan Sekolah Aman dari Bencana tugas kami adalah advokasi agar sekolah membuat rambu-rambu, jalur evakuasi atau titik kumpul ketika terjadi bencana. Anak dengan disabilitas perlu mendapatkan penanganan khusus terkait kesiapsiagaan, missal dengan lampu sebagai EWS (Early Warning System) bagi siswa tuna rungu.SMK, SMP, SD belum mampu memberikan sekolah aman. Kaum disabilitas (SLB) juga harus mendapatkan akses untuk sekolah aman. Diskriminasi untuk siswa disabilitas saat ini masih terus terjadi sehingga penggunaan sebutan sekolah aman atau ramah anak. Kemendikud memiliki integrasi program mewujudkan sekolah aman

b.Ibu Ida Nor Qosim, Kabid Pelembagaan Pendidikan Madrasah, Kementerian Agama

Penerapan sekolah resmi madrasah aman, sudah ada dalam Perka termasuk juklah dan juknisnya. Pada saat Pra bencana; kami melakukan rehabilitasi ruang kelas (2009-18,000 penerima rehabilitasi ruang kelas), hal yang penting disini adalah monitpring dan evaluasinya karena aspek monev kurang maksimal. Monev seharusnya dilakukan bersamaan dengan saat progam berjalan, paling tidak minimal setahun setelah program berjalan. Bagi madrasah terpencil memiliki prioritas dalam mendapatkan dana rehabilitasi. Sejak 20 agustus 2013disusung 7 kemenetarian, Dinkes, Kemendagri, PU, BNPB, dll mengusung program pembangunan MAN (madrasah aliyah) Program PRA bencana dari Kemenag di tingkat kabupaten untuk monev diperbantukan pengawalannya oleh BPBD. Kemenag memiliki program membangun madrasah di perbatasa. Pada tahun 2012, Kemenag tidak memiliki program pelatihan dan pada tahun 2013-dikoordinasikan dengan kanwil wilayah depag

c. Bapak Usman Basuni, SE, MA, MPHR, Asisten Deputi Partisipasi Anak, Deputi Tumbuh Kembang Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Adanya kebijakan pengembangan kota layak anak, sebuah kota dimana anak-anak bisa beraktifitas dengan aman di wilayah kotanya sehingga orang tua tidak perlu khawatir dengan keselamatan mereka. Isu anak mudah diterima meski sulit di implementasikan, tetapi tidak seksi karena tidak menghasilkan PAD tetapi malah menghabiskan PAD, maka dari itu policy will menjadi penting untuk memediasi gap ini. Koordinasi intersektoral menjadi penting untuk menjamin keselamatan bagi anak.

Sekarang ini baru terdapat 60 kota di Indonesia yang memiliki policy terkait Kota layak anak. Esensi partisipasi anak adalah bagaimana anak menjadi peer education, anak –anak lebih mudah mengerti kalau yang memberikan informasu adalah anak/teman sebaya.Sekolah aman sangat terkosentrasi pada dimensi kebahayaan yang mengancam, tetapi sekolah ramah anak lebih focus pada perilaku (attitude, behavior). Ciri sekolah ramah anak adalah anak senang untuk datang ke sekolah

 pak Yusep

* Catatan:

Bapak Yusep Trimulyana, Kepala Sekolah SLB NTB mengatakan bahwa kita perlu memandang karakteristik mobilitas memliki keterbatasan fisik, tetapi juga kerentanan terkait dengan pengetahuan. Kami telah melakukan simulasi gempa dengan memukul kentongan sebagai EWS sehinga anak disabilitas (tuna netra) bisa melakukan evakuasi. Anak-anak disabilitas memiliki kerawanan lebih tinggi dan sekolah harus accesable untuk semua anak.

 

3. Sesi Pembelajaran Implementasi Sekolah Aman

sesi akhir

Moderator: Amin Magatani, PLAN Indonesia

a. Syamsul Hadi, Universitas Mataram

Kementerian pendidikan menetapkan NTB sebagai daerah percontohan untuk sekolah aman. Pada bulan juli 2013 pelncuran pecontohan sekolah aman di NTB . Projek percontohan sekolah aman hanya berapda pada 60 sekolah di NTB. Banyak sekolah saat dilakukan pemilihan sebagai sekolah aman belum memiliki aliran listrik dan kemudian mendapat banyak bantuan terkait penyediaan sumber listrik. Penyusunan perencanaan bersama KBKS secara partisipati sehingga diharapkan program berjalan sesuai dengan kebutuhan konteks lokal dan efektif menjawab isu yang ada. Hasil evaluasi awal terkait dengan pelaksanana sekolah aman adalah terjadinya perubahan perilaku, baik secara structural maupun non structural

b. Yuniarti Wahyuningtyas dan Basuki Rakhmat, Save the Children dan BPBD DKI Jakarta

Save the Children memiliki 4 sektor intervensi: Tanggap Darurat, PRB, Kesiapsiagaan dan Mitigasi, dan Peningkatan Kapasitas. Dalam upaya PB dan PRB, termasuk juga disektor pendidikan, Save the Children menjadi bagian dari anggota beberapa jejaring, termasuk diantaranya: Education Cluster, Emergency Capacity Building, Konsorsium Pendidikan Bencana, dan ASEAN Partnership Group. Terkait dengan Penanggulangan Bencana di Sektor Pendidikan, saat ini Save the Children memiliki 3 (tiga) program, yakni: Education in Emergencies capacity Building (EiE-CB), Strengthening Education Through Awareness and Reading Achievements (SETARA), dan School Based DRR. Dua program ini (EIE-CB dan SETARA) terfokus di wilayah DKI Jakarta dan bermitra dengan BPBD DKI Jakarta. sebagai gambaran DKI Jakarta memiliki potensi banjir yang sangat tinggi. BPBD DKI Jakarta melakukan beberapa program dalam hal upaya intervensi PRB di sektor pendidikan, diantaranya: penyusunan rencana kontijensi pendidikan dan pelatihan untuk guru.  Program Save the Children yang diberikan kepada BPBD dalam peningkatan kapasitas dan program dilakukan mulai dari tingkat TK sampai perguruan tinggi.

Dalam hal peningkatan kapasitas dalam upaya PRB di sektor pendidikan, perlu pendampingan secara simultan untuk melakukan pembinaan di sekolah sekolah yang rawan bencana, juga melakukan monev secara berkala, dan pelibatan masyarakat untuk penciptaan sekolah aman. Adapun kendala yang dihadapi selama ini adalah Sistem birokrasi membuat kendala terkait dengan implementasi program. Lebih lanjut ada baiknya sekolah sebaiknya tidak dijadikan tempat pengungsian

c. Rudy Sukanto, Childfund Indonesia

Childfund tidak memiliki program khusus di NTB, kami bekerja di 8 provinsi, bekerja dengan 16 mitra untuk beberapa program. Program PRB di awali setelah bencana tsunami di Aceh dan Nias. Terkait dengan upaya perlindungan anak, penanganan anak di Childfund dilakukan pra kejadian, selama kejadian, dan paska kejadian. Adapun yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program ini adalah dalam hal proses regenerasi. Kami berencana untuk membuat modul dan mendiseminasikan hasil pembelajaran dalam bentuk media informasi dan komunikasi.

d.  Iskandar Darussalam, Dompet Duafa

Dompet Dhuafa melatih para guru dari daerah terpencil untuk pengurangan resiko becana dan memobilisasi sumber daya lokal untuk kesiapsiagaan bencana. Dompet Duafa bermitra dengan BPBD dan melakukan pendampingan terhadap anak. Praktek baik dari Dompet Dhuafa adalah dengan pendampingan terhadap sekolah, nilai sekolah siswa/I meningkat dan mereka merasa senang berada di sekolah, serta dengan adanya sistem informasi yang terbuka dan accessible

e.   Yanti Sriyulianti, KerLip

Model belajar bersama masyarakat kerjasama dengan KerliP-Smile-Childfund-KBA Lampung, forum anak Lampung, Forum Anak Gunung Adung, Sindang Anom dan Donomulyo.  Keikutsertaan pihak pemangku kepentingan sejak awal sosialisasi sampai pendampingan   membantu peningkatan peran serta anak  dalam mendorong keberlanjtan program khususnya dalam hal pembiayaan pasca program melalui penganggaran di APBD Lampung Timur. Program pendampingan dimulai dengan workshop Pengurangan Risiko Bencana, penilaian kerentanan dan kapasitas, pembuatan peta risiko bencana, penyusunan Rencana Kontingensi dan Protap Kesiapsiagaan bencana dan Pelembagaan Gerakan SIswa Bersatu menuju Budaya Aman di skeolah dan komunitas. Program tersebut dilanjutkan oleh Pokja GSB di Forum Anak  memulai dengan sosialisasi di keluarga dan kemudian menjadikan desa dampingan program menjadi desa ramah anak. Capaian sudah sampai di Lampung Timur dan  meluas ke Lampung Selatan untuk roadshow dan advokasi sekolah aman.

Adapun yang menjadi praktek baik KerLiP  lainnya di Sekolah adalah pelembagaan GSB di SMPN 11 sebagai wahana pemersatu antar komunitas anak dan ekskul yang difasilitasi OSIS dengan dampingan Pembina Kesiswaan dan Kepala Sekolah. Prosesnya sama dengan di Lampung Timur hanya menggunakan fotografi dalam penilaian kerentanan dan kapasitas sekolah menghadapi ancaman bencana. GSB ini melakukan  advokasi masuknya pendidikan PRB dalam upaya kebijakan yang mendorong kemana prinsip-prinsip hak anak dapat dilakukan.  Setiap sekolah/madrasah didorong untuk memiliki sistem kesiapsiagaan bencana melalui Perka No4 tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana. Kerangka Kerja Struktural diperkuat melalui advokasi penerapannya kedalam DAK Pendidikan, BOS, dan rehabilitasi sekolah/madrasah sedangkan penerapan non struktural diperkuat melalui Youth Evacuatioan Simulation for Safer School/Madrasah mulai tanggal 9 Oktober di MAN 1 dan SMAN 1 Kota Bandung dan MAN Insan Cendekia Gorontalo dan diharapkan meluas ke seluruh sekolah/madrasah melalui advokasi Surat Edaran Bersama antara BNPB-Kemdagri-Kemdikbud-Kemenag dan KPP-PA.  Saat ini simulasi serentak di hari PRB sedunia setiap Rabu minggu kedua bulan Oktober sudah masuk kedalam Pedoman penerapan Sekolah Aman di Dikmen dan Panduan Pendidikan PRB di SMA/SMK dan SMLB yang disusun bersama Subdit Program dan Evaluasi Dit PK-LK Ditjen Dikmen Kemdikbud.  Hambatannya adalah pada kurikulum, beban pelajaran di sekolah/madrasah dan ketentuan Ujian nasional yang tidak mencerdaskan kehidupan bangsa.

No

Nama

Asal Lembaga

HP

E-Mail

LEMBAGA PEMERINTAH

1

Ridho Ahyana

BPBD Provinsi NTB

087865615666

ridhoahyana@yahoo.co.id

2

Sumaidi

KRP/PMI Lombok Barat

081999354500

3dhoank@gmail.com

3

Desy Purwanti

KRP/PMI Lombok Barat

081803628400

Desy.purwanti@gmail.com

4

Putra Adi

PMI Provinsi NTB

087864472278

n/a

5

Suryaningsih

Dinas Sosial Lombok Timur

0817741104

n/a

6

Ida Nur Qosim

Kemenag

081388500812

Ida.nor.qosim@gmail.com

7

IDW Ki Suwiraja

Dikpora NTB

081337298842

n/a

8

Lt.Ibrani

Biro Kesra

08175772037

n/a

9

Helmi Amarullah

Kemenag Prov NTB

085339500087

amarelle@ymail.com

10

Usman Basuni

KPP-PA

n/a

n/a

11

Mohd. Udin

KPP-PA

08128869217

Uddinmoh@yahoo.co.id

12

Lilik Kurniawan

BNPB

n/a

lilikur@yahoo.com

13

Safriatna

BPBD Kab.Bima

081237769999

Safriatna_ach@yahoo.com

14

L. Fathurrahman

PPK Mataram

081803650585

Elfar75mgs@gmail.com

15

Marnah

PPK Mataram

n/a

n/a

16

Sry Handy Tantri

PGRI

08183648437

n/a

17

Made Ari Diatmika

PNPM Mandiri Perkotaan

081803651459

Ari.diatmika@gmail.com

18

Ulria

Dikpora Prov NTB

08123745606

n/a

19

Zulladi

Pancakarsa

081917341556

Joelpoenya972yahoo.com

20

Rr. Setyawanti

PKBI NTB

087832092046

n/a

21

Lilik Sulistyaningsih

Kemendikbud

n/a

n/a

22

Basri

Biro Kesra

n/a

n/a

LSM INTERNASIONAL

23

Rudy Sukanto

Childfund Indonesia

08129454727

rsukanto@indonesia.childfund.org

24

Yuniarti Wahyuningtyas

Save the Children

081281842508

yuni.wahyuningtyas@savethechildren.org

25

Andy Wahyu Widayat

Save the Children

081392376645

widayatandy@gmail.com

26

Ronald Sianipar

Save the Children

081317897747

ronald.sianipar@savethechildren.org

27

Ricardo Caivano

Save the Children

n/a

ricardo.caivano@savethechildren.org

28

Paramita Hapsari

Save the Children

08156877247

paramita.hapsari@savethechildren.org

29

Erita Nurhalim

World Bank

0811926504

erita.nurhalim@worldbank.org

30

Ruby Mangunsong

World Bank

n/a

ruby.mangunsong@worldbank.org

LSM NASIONAL/LOKAL

31

Yanti Sriyulianti

KerLip

081220555069

yantikerlip@gmail.com

32

Iskandar Darussalam

Dompet Dhuafa

081932825380

iskandar@dompetdhuafa.org

33

Laeli Amalia

Dompet Dhuafa

087830365297

aeliamaliarahman52@gmail.com

34

Maizar Helmi

Dompet Dhuafa

n/a

n/a

35

Yusmanto

Dompet Dhuafa

n/a

n/a

36

Ladi K

Dompet Dhuafa

n/a

n/a

37

Azhar Zaimi

Gagas

081907823838

aansahaja@gmal.com

38

Astar

Smahe

087865249678

c.astarteacher801 @gmail.com

39

Sulran

PPK Mataram

087864259585

sulran.ucok@yahoo.com

40

Fifi Luthfida

Konsepsi/Fasos Smahe

08123701850

konsepsi_01@yahoo.co.id/fifi_306@yahoo.co.id

41

Harniati

Sakti Peksos

081915858544

ernielotim@yahoo.co.id

42

BQ Fitriatun

PPK-Mataram

081803611833

Bq.vivi@yahoo.co.id

43

Warniati

LPA NTB

087865295775

Warnisaid55@gmail.com

44

Robiyanto

Smahe NTB

087763286486

n/a

45

Risky Gustina

GEPRAM/DKD NTB

081907047457

riskygustina@gmail.com

46

Tulu’ul Fajriani

Konsepsi

08123755000

luluhermosa@ymail.com

47

Ahmad Hidayat

PKBI NTB

081936734181

dayatkimia@gmail.com

48

Tarsito

DASI NTB

n/a

n/a

49

Suparlan

DASI NTB

n/a

n/a

50

Akbar Ali

PKPU

081388596137

Akbar.ali@pkpu.or.id

51

M.Jawad

PKPU

082176103320

Mjawad.00@gmail.com

52

Ektawati

PKPU

082114960060

ektawati@gmail.com

53

Hartono Kuswoto

Creative Centre NTB

087865868654

hkuswanoto@yahoo.com

54

Bli Yuliadi

DASI NTB

081805265478

Yuliaeli_78@ymail.com

55

Wasita Ariani

DASI NTB

087865378259

wasitaariani@yahoo.com

56

Muhyiddin

DASI NTB

081805783876

n/a

57

Anita MM

Fasilitator Safe School

08176726411

nitamaisura@gmail.com

SEKOLAH

58

Anang Kasim

SDN 13 Buwunmas

085337555923

n/a

59

Muzeki

SDN 8 Buwunmas

08175752334

elinda.art@yahoo.co.id

60

Maksum

SMPN  3

081918184545

n/a

61

Didit Purwoto

SMKN 2 Gerung

087864040909

didit3purwoto@yahoo.co.id

62

Pahkudir

SDN 8 Lombok Barat

08175725308

n/a

63

Syamsusaidi

Universitas Mataram

081339787878

Diji.syamsu@yahoo.co.id

64

M.Rofi Aryadi

SMAN 5

081803644608

aryadirofi@yahoo.com

65

Eny Daryati

SLBN Pembina Prov.NTB

081915958995

n/a

66

Partiyah

SLBN Pembina Prov NTB

08175744366

n/a

67

Yusep

SLBN Renebian

087821536458

n/a

68

Dedi Ermansyah

SMKN 5 Mataram

085739990405

dediermansyah@yahoo.co.id

69

Wiwiek

SMKN 5 Mataram

0817360987

n/a

70

Husnus

SMKN 5 Mataram

087830365297

n/a

71

Haerlana

SMKN 2 Kuripan

n/a

n/a

72

Muhsin Fahroni

SMKN 2 Kuripan

081933122768

muhsinfakroni@yahoo.com

73

Zaibuddin

SMA 6 Mataram

n/a

n/a

74

Ruju Rahmad

SMKN 2 Gerung

081339609210

Ruju.praya@yahoo.com

75

Hafzal

SMPN 2 Kuripan

087860055912

n/a

76

L.Amrin Sarapi

SMKN 2 Kuripan

081907642620

amrinsarapi@yahoo.com

77

Ananda Raka

SMKN 2 Kuripan

081915964001

Firdauraka@gmail.com

GERA SHIAGA di SMAN 8 Bandung

Pertimbangkan yang matang sebelum menjawab

Diskusi online melalui facebook serta komunikasi langsung melalui email menyadarkanku tentang ‘keharusan” untuk berhenti sejenak menggali berbagai pertimbangan. Awalnya aku sangat antusias mendorong Arlian untuk mengembangkan Zero Waste event nya menjadi ZWE club di SMAN 8. Namun masukan dari Bu Nia, gurunya ketika bersekolah di SMPN 11 Bandung membuatku kembali mempertimbangkan usulan Firman dan Arlian untuk membuka ekskul GERA SHI AGA mulai dengan belajar dari pengalaman Arlian dengan ZWE-nya di SMPN 11 Bandung. Hasil pertemuan siang ini akan diceritakan kemudian ya.

Baru saja aku diingatkan oleh kolegaku di Save the Children tentang spontanitasku yang dikhawatirkan berakibat fatal. Berkali-kali aku minta maaf karena belum terbiasa menggunakan android sehingga memilih langsung menjawab tanpa mempertimbangkan kemungkinan reply all. Malu juga rasanya ketika sadar bahwa apa yang disampaikan kolegaku tersebut benar adanya. aku pun akhirnya memeriksa jawaban-jawaban email yang tadi dilakukan. Syukur Alhamdulilllah, beberapa sahabat menjawab tanpa reply all sehingga tak ada hal yang melanggar etika di email-email lainnya.

Kemitraan khas melalui GERA SHI AGA

Sejak tadi pagi aku berkutat didepan komputer untuk meneruskan berbagai undangan dan kerangka acuan kepada mitra-mitra Sekolah/Madrasah yang akan mengisi stand pameran Sekolah Aman Madrasah Aman SHI AGA.

Awalnya MAN 2 Mataram yang siap menjadi koordinator, namun memutuskan mundur karena kesibukan UTS. Alhamdulillah saat aku bingung mencari nomor kontak wakasek SMKN 5 Mataram, rupanya yang bersangkutan menelpon. Beberapa dokumen yang sudah kukirim ke email sekolah mereka rupanya belum sampai. Aku memutuskan mampir diwarnet depan SMAN 8 Bandung untuk memeriksa kembali informasi tersebut. Syukurlah sudah terkirim hanya saja memerlukan email Pak Dedi untuk memastikan beliau menerima informasi yang sama.

Kemarin di sela-sela makan siang dalam rapat koordinasi dengan panitia puncak bulan peringatan PRB, aku kembali mendapatkan anugerah. Ichan dari DD dan Ninil dari Lingkar bersedia untuk memfasilitasi sekolah/madrasah mitra kami untuk bersiap mengikuti YES for Safer Schiool/Madrasah.
Dalam rapat tersebut akhirnya disepakati untuk menerima usulan agar SMLB Pembina NTB tampil sosiodrama simulasi inklusi di arena panggung yang disediakan Mbak Yayek dkk.

Allah menganugerahkan kemampuan untuk menjangkau sekolah/madrasah di Bandung sebagai pioneer  untuk mengekspos kegiatan YES for Safer School/Madrasah pada Hari PRB sedunia tanggal 9 Oktober 2013. Kehadiran sobat-sobat muda mahasiswi UI yang praktikum di KerLiP dengan keharusan pendampingan 1 orang 1 sekolah menambah anugerah bagi kami. Azizah siap untuk menyediakan waktu pendampingan khusus di SMAN 1 Bandung, Marcha dan Adyini menyiapkan roadshow di MAN Insan Cendekia Serpong, Fida fasilitasi penyusunan proposal SMAN 13 Bandung. Iwang membawa kabar gembira tentang persiapan YES for Safer School/Madrasah di MAN 1 Kota Bandung dan keramahan manajemen disana. Alhamdulillah untuk kepastian Pak Walikota Bandung pun sudah mulai menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan.